Satu Tahun Pandemi, Jumlah Pengangguran Nyaris 10 Juta

Satu Tahun Pandemi, Jumlah Pengangguran Nyaris 10 Juta – Hari ini, sudah setahun penuh sejak kasus pertama Covid-19 terkonfirmasi di Indonesia. Pandemi Covid-19 telah memicu banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk menerapkan kebijakan yang membatasi aktivitas sosial.

Satu Tahun Pandemi, Jumlah Pengangguran Nyaris 10 Juta

Sumber : manado.tribunnews.com

maxwellsnj – Langkah ini diambil untuk menekan angka kasus positif Covid-19 yang masih terus bertambah. Berkat kebijakan ini, aktivitas ekonomi hampir terhenti ketika pandemi dimulai pada Maret lalu.

Kemudian, banyak warga yang harus dipecat oleh majikannya. Selain itu Satu Tahun Pandemi, Jumlah Pengangguran Nyaris 10 Juta, membatasi jumlah tenaga kerja yang dapat beraktivitas di perkantoran atau pabrik, hal ini juga terjadi karena berkurangnya permintaan atau konsumsi dalam negeri. Akibatnya, pendapatan masyarakat juga menurun.

Lonjakan Angka Pengangguran

Sumber : merdeka.com

Ekonom senior Indef Didik J Rachbini memperkirakan angka pengangguran pada 2021 akan meningkat 3,6 juta orang.

Bukan hanya karena pandemi, tetapi juga karena banyaknya tenaga kerja baru yang belum terserap. “Pada 2021, Covid-19 akan menyebabkan 1,1 juta tambahan pengangguran, dan sekitar 2,6 juta angkatan kerja baru tidak terserap, sehingga total tambahan pengangguran pada 2021 akan menjadi 3,6 juta,” kata Didik dalam wawancara kompas.com.

Dengan meningkatnya angka pengangguran tentunya akan berdampak pada proses pemulihan ekonomi.

Tak hanya itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) hampir dua kali lipat, meningkat 7,8% atau 10,4 juta orang. Didik memperkirakan di balik angka pengangguran, masih ada pengangguran terselubung yang jumlahnya meningkat dua kali lipat. “Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahkan sebelum pandemi, tulang punggung industri telah runtuh.

Di Dik mengatakan: “Saat pandemi, sektor industri semakin parah, dan penyerapan tenaga kerja baru masih sangat terbatas.” Selain itu, Di Dik mengatakan, industri akan cenderung mempekerjakan tenaga kerja yang sebelumnya di-PHK atau dikurangi jam kerjanya.

Sejalan dengan proyeksi peningkatan pengangguran, akan muncul orang miskin baru, terutama yang hidup di atas garis kemiskinan.

Didik menilai, satu-satunya cara untuk mengatasi kenaikan angka pengangguran dan kemiskinan adalah Program Perlindungan Sosial yang merupakan rencana dari Rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Ia mengatakan: “Perkiraan angka kemiskinan adalah 10,5%. Namun, jumlah orang yang dekat dengan orang miskin (dekat dengan orang miskin) masih jauh lebih tinggi daripada orang miskin yang memiliki garis kemiskinan lebih rendah.”

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2020, angka pengangguran di Indonesia mencapai 9,77 juta. Sementara itu, TPT meningkat 5,23% selama periode ini menjadi 7,07% atau meningkat 2,67 juta.

Baca juga : Daftar Tragedi Kecelakaan Kereta Api Terparah dalam Sejarah

Angka Kemiskinan Tembus 10 Persen

Sumber : money.kompas.com

Peningkatan jumlah pengangguran juga menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin. Data BPS menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,55 juta pada September 2020.

Dibandingkan dengan situasi pada September 2019, angka ini mengalami peningkatan sebesar 2,76 juta. Angka ini membuat angka kemiskinan di Indonesia kembali menjadi 10% dari total penduduk miskin. Jumlah penduduk 10,19%.

Dengan begitu, angka kemiskinan dapat diturunkan hingga 2019. Selain itu, dampak dari  pandemi akan terasa pada kuartal pertama tahun 2020. Jumlah kemiskinan meningkat menjadi 9,78%, meningkat 0,37% dari Maret 2019. Sepengetahuan Anda, Indonesia mengalami angka kemiskinan kurang dari 10% untuk pertama kalinya pada tahun 2018.

BPS mencontohkan angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,82% pada Maret 2018. Dari sisi angka kemiskinan, Indonesia telah turun ke titik terendah yaitu 9,22% pada September 2019. Namun pada bulan maret, angka kemiskinan meningkat drastis menjadi 9,78%.

Sedangkan dalam hal ketimpangan, per September 2020 ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur dengan koefisien Gini adalah 0,385.

Dibandingkan dengan rasio Gini (0,380) pada September 2019, angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,005 poin. Namun perlu ditekankan bahwa pada kelompok penduduk 40% terendah, proporsi total pengeluarannya adalah 17,93%.

Menurut pengukuran ketimpangan Bank Dunia, pangsa ini tergolong rendah karena melebihi 17%. Bank Dunia membagi tingkat ketimpangan menjadi tiga kategori: jika persentase pengeluaran dari 40% terbawah kurang dari 12%, itu adalah ketimpangan tinggi; jika antara 12-17% berarti sedang; jika melebihi 17% , Ini rendah. persentase.

Dampak Bansos

Sumber : nasional.sindonews.com

Meski begitu, Kementerian Keuangan menyatakan peningkatan kemiskinan di Indonesia lebih baik dari perkiraan Bank Dunia. Lembaga keuangan dunia memperkirakan, akibat pandemi Covid-19, angka kemiskinan Indonesia bisa mencapai 11,8%.

Direktur Biro Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febiro Kacaribu, mengutip ucapannya yang mengatakan: “Artinya pada tahun 2020, rencana PEN diperkirakan akan menyelamatkan lebih dari 5 juta orang dari menjadi orang miskin baru.”

Pernyataan tertulis, Selasa (16/2/2021). Sepanjang 2020, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 695,2 triliun untuk rencana Covid-19 Treatment and National Economic Recovery (PC-PEN).

Sampai akhir tahun, realisasi dana mencapai puluhan triliun atau menyumbang 83,4% dari dana yang dikeluarkan. Febrio berkata, intervensi pemerintah tidak hanya melindungi warga dari kemiskinan dan tertinggal, tetapi juga melindungi kelas menengah.

Bentuk rencananya adalah perluasan penerima dan manfaat Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako, pemberian bantuan sembako Jabodetabek, bantuan sembako, bantuan tunai langsung dari Dana Desa, bantuan beras PKH, bantuan tunai kartu sembako penerima, subsidi gaji / upah, kartu pra kerja, diskon tagihan listrik, subsidi kuota internet untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ), subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan (BSU) dan tenaga pendidik honorer.

Pada tahun 2020, realisasi sementara program perlindungan sosial yang mendukung Konsumsi rumah tangga akan mencapai 220,39 triliun yuan rupiah, atau lebih tinggi dari alokasi awal sebesar 203,9 triliun rupiah.

Selain itu, pemerintah juga mendukung kelompok miskin dan tertinggal melalui pemberian insentif di dunia usaha, terutama bagi kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar dapat bertahan dari dampak pandemi.

Febrio menjelaskan: “Memberikan dukungan PEN kepada UMKM untuk mendukung permodalan dan arus kas sehingga dapat bertahan dan memulai dengan cepat selama pemulihan ekonomi.”

Dukungan untuk UMKM meliputi pendanaan, subsidi bunga, dan bantuan usaha mikro produktif (BPUM), PPh final UMKM langkah-langkah insentif, jaminan dan pembiayaan investasi LPDB. Sepanjang tahu, pemerintah memberikan bantuan sebesar 112,4 triliun rupiah bagi UMKM. Khususnya usaha mikro yang menerima BPUM masih tetap melanjutkan usahanya.

Oleh karena itu, kegiatan ekonomi usaha kecil, menengah dan mikro akan terus menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan selama pandemi.

Febrio menyimpulkan: “Dengan tren ekonomi terkini, pemerintah optimis akan hal itu, namun tetap waspada, meyakini bahwa epidemi ini dapat dikendalikan dan kegiatan sosial ekonomi akan berangsur-angsur berlanjut sehingga angka kemiskinan dan pengangguran dapat turun kembali di masa mendatang. ”

Baca juga : WHO Datangi China Telusuri Asal Mula Virus Corona

Dampak Bansos Corona Tak Tepat Sasaran

Sumber : tirto.id

Persepsi masyarakat terhadap program bantuan sosial (bansos) untuk mengatasi dampak negatif pandemi virus corona (Covid-19) berubah dari positif menjadi negatif.

Eko Listiyanto, wakil direktur Institute of Economic and Financial Development (Indef), mengungkapkan melalui pantauan media sosial Twitter yang pertama kali dilihatnya adalah masyarakat menyambut baik kebijakan pemerintah untuk berbagai kebijakan bansos, termasuk bantuan sembako hingga bansos.

Tolong. Eko mengatakan dalam video conference: “Awalnya masyarakat mendapat kabar bahwa komentar di media sosial cukup positif, tapi kemudian banyak keluhan tentang penerapannya di tingkat daerah, sehingga opini publik turun.” Minggu (26) / 4).

Desentralisasi dan pengulangan pelaksanaan pendistribusian bansos dinilai menjadi penyebab masyarakat tidak lagi memandang positif program bansos.

Masyarakat khawatir jika tidak ada perbaikan akan menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Eko merefleksikan masalah pendistribusian bansos yang sama di masa lalu, dan menyatakan keprihatinannya.

Indef berharap, dengan diberlakukannya rencana jaring pengaman sosial untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19, pemerintah dapat meningkatkan akurasi data kelompok rentan. Perbaikan data ini diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik akibat kecemburuan sosial.

Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan tersedianya kebutuhan dasar dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan mereka yang di-PHK akibat pandemi Covid-19. Eko mengatakan: “Kemudian, untuk mencegah terjadinya PHK, perlu segera memotivasi departemen entitas untuk melaksanakan PHK, agar tidak terjadi PHK atau minimal PHK massal.

Pada saat yang sama, sesuai analisis dan hasil penelitian yang dirilis oleh INDEF pada 7 April 2020, jaring pengaman sosial Kebijakan tersebut mendapat sentimen negatif 56% dan sentimen positif 44% dalam 17.781 percakapan.

Topik utama yang dibahas di media sosial adalah pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang bukan Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya perlu meningkatkan bansos saja, namun bantuan lain seperti sembako perlu ditingkatkan, Ini adalah kunci untuk mengalokasikan bantuan pada tujuan yang tepat agar masyarakat yang rentan terhadap pandemi Covid-19. dapat menerima bantuan sepenuhnya.

Ketika pemerintah dapat melaksanakan kebijakan dengan tujuan yang benar, pandangan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah akan kembali positif. Pemandangan ini tidak hanya sebagai hiasan, tetapi juga sebagai bentuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.